Amicus Curiae: Sahabat Pengadilan dalam Menjaga Keadilan

Belakang ini berita tentang kasus Nadiem Makarim sedang hangat, para mantan jaksa agung dan mantan pimpinan KPK mengajukan diri menjadi amicus curirae pada pokok nya amicus curiae ini menekankan pentingnya prinsip fair trial atau persidangan yang adil. 

Dalam dunia hukum yang kompleks dan penuh dinamika, kehadiran amicus curiae menjadi salah satu elemen penting dalam memperkaya perspektif pengadilan. Istilah Latin ini, yang berarti “sahabat pengadilan,” merujuk pada pihak ketiga yang bukan bagian dari perkara namun memberikan pandangan, informasi, atau argumen hukum kepada majelis hakim. Tujuannya bukan untuk memenangkan perkara, melainkan untuk membantu pengadilan memahami isu yang sedang diperiksa secara lebih luas dan mendalam.

Amicus curiae muncul dari tradisi hukum Anglo-Saxon, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana sistem hukum berbasis preseden dan argumentasi terbuka sangat menekankan pentingnya partisipasi publik dan keahlian dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, amicus curiae dapat diajukan oleh individu, organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, atau bahkan badan pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap dampak hukum dari suatu putusan, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut.

Peran amicus curiae menjadi semakin relevan ketika perkara yang diperiksa menyangkut isu-isu publik, konstitusional, atau berdampak luas terhadap masyarakat. Misalnya, dalam perkara yang menyangkut hak asasi manusia, lingkungan hidup, kebebasan pers, atau kebijakan publik, amicus curiae dapat memberikan sudut pandang yang tidak terwakili oleh para pihak yang bersengketa. Mereka bisa menyampaikan data ilmiah, analisis sosial, atau interpretasi hukum yang memperkaya pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Di Indonesia, konsep amicus curiae mulai dikenal dan digunakan dalam beberapa perkara penting, terutama di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, pengadilan telah menerima dokumen amicus curiae sebagai bagian dari proses deliberasi, terutama ketika perkara menyangkut kepentingan publik atau interpretasi konstitusi. Beberapa organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional telah berkontribusi melalui amicus curiae dalam perkara-perkara strategis yang menentukan arah kebijakan hukum nasional.

Kehadiran amicus curiae juga mencerminkan semangat partisipatif dalam sistem hukum. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta menjaga keadilan, bukan dengan cara memihak, tetapi dengan cara menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keprihatinan terhadap dampak hukum dari suatu putusan. Dalam konteks ini, amicus curiae bukan sekadar instrumen hukum, melainkan wujud dari tanggung jawab kolektif dalam membangun sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, penggunaan amicus curiae juga memerlukan kehati-hatian. Pengadilan harus memastikan bahwa dokumen yang diajukan benar-benar relevan, objektif, dan tidak bermuatan kepentingan tersembunyi. Integritas dan independensi pengadilan tetap menjadi prinsip utama, dan amicus curiae harus berfungsi sebagai penunjang, bukan pengganggu. Oleh karena itu, seleksi dan penilaian terhadap dokumen amicus curiae menjadi bagian penting dari proses peradilan yang transparan dan akuntabel.

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, potensi amicus curiae semakin besar. Teknologi memungkinkan partisipasi yang lebih luas, akses terhadap data yang lebih kaya, dan kolaborasi lintas disiplin dalam menyusun argumen hukum yang komprehensif. Pengadilan dapat memanfaatkan amicus curiae sebagai jendela untuk melihat dampak sosial dari putusan mereka, sekaligus sebagai cermin untuk menilai apakah hukum benar-benar berpihak pada keadilan substantif.

Amicus curiae adalah sahabat yang tidak bersuara lantang, tetapi hadir dengan ketulusan dan keahlian. Ia tidak bertarung di ruang sidang, tetapi berdiri di tepi, menyodorkan cahaya agar hakim dapat melihat lebih jelas. Dalam dunia yang semakin kompleks, sahabat semacam ini bukan hanya dibutuhkan, tetapi harus dirawat dan dihargai sebagai bagian dari ekosistem hukum yang sehat dan beradab.